catatan minggir kepepet mau njungkel

Setiap hari kita harus bangun di dunia dimana influencer menguasai ekosistem informasi.

Aku harus jujur. Aku sedih bahwa dalam lokakarya menerbitkan buku, pembicara menghabiskan lebih banyak waktu bicara tentang memoles personal brand di dunia maya dibandingkan bagaimana memperkaya substansi. Bahwa di ruang-ruang redaksi, jurnalis pontang-panting merangkap jadi “content creators bisa-segala-medium” jika ingin bertahan. Aku sedih melihat pejabat datang ke podcast selebriti dibandingkan wartawan.

Ketika viralitas menentukan realita, akan selalu ada kelompok-kelompok yang mengabur menjadi tak nyata. Mereka yang gagal viral. Mereka yang tidak ada di layar.

Maka ketika rangkaian demonstrasi pada akhir Agustus lalu menemukan puncaknya di tangan sejumlah influencers dalam bentuk sebuah rangkuman tuntutan mengambang, aku merasa sangat kecewa. Rangkuman mengambang itu tentu berhasil membuka pintu gedung DPR, karena para pembawanya – Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami (Afu), Ferry Irwandi, dan kawan-kawan – sangat berpengaruh di media sosial.

Aku tahu itu konsekuensi logis dari kehidupan digital kita yang timpang karena diatur oleh kepentingan bisnis perusahaan teknologi. Namun, rasanya tetap pahit.

Pahit melihat waktu, energi, dan kesempatan selalu hanya diberikan kepada mereka yang paling terlihat. Minimnya peran riil para influencers tersebut dalam gerakan akar rumput seakan bukan masalah.

Di sisi lain, lebih dari apapun aku ingin rakyat berhasil. Maka aku juga ingin tahu:

Bagaimana caranya mengorkestrasi gerakan rakyat yang benar-benar efektif merebut kekuasaan dan membawa perubahan, dalam dunia yang sudah dijungkirbalik oleh perusahaan teknologi digital?

Setiap hari, kita juga harus menulis di dalam cerita yang orang lain mulai. Ketika ketidakadilan telah menaruh kita dalam banyak kotak dan sekat, mungkin yang harus kita tulis selanjutnya adalah mendobrak sekat-sekat tersebut.

Dalam upaya menyuruh rasa putus asaku kembali ke kamar dan berhenti membuat seisi jiwaku berantakan, aku berbicara dengan banyak orang seputar pertanyaan tersebut. Percakapan biasanya membuatku merasa lebih baik. Ia membantu kita melintasi sekat dan menemukan sekutu di luar kenyamanan kita.

Salah satu orang yang kuajak mengobrol adalah Anindya Joediono, Deputi Kesetaraan Gender Exco Pusat Partai Buruh.

Kepada Anindya, aku bertanya pendapatnya tentang posisi influencer politik di dalam analisisnya mengenai strategi gerakan rakyat.

Anindya sempat mengatakan bahwa gerakan rakyat sebenarnya bisa mengambil banyak bentuk sekaligus, baik dalam demonstrasi di jalanan maupun merebut kursi parlemen. Semua jalur musti ditempuh secara beriringan supaya rakyat bisa melancarkan “double pukulan”, menurut Anindya. 

Dia juga mengatakan, gerakan rakyat sebaiknya memperhatikan tiga hal utama: hadir secara berulang di masyarakat dan bukan hanya saat ada isu viral, menghubungkan advokasi kebijakan dengan kebutuhan konkret masyarakat, dan membangun narasi inklusif yang bisa diterima banyak kalangan. Anindya percaya bahwa perubahan tidak hanya datang dari suara yang paling keras, tapi dari kemampuan meyakinkan publik secara umum bahwa ada alternatif yang masuk akal, layak dipercaya, transformatif dan implementable.

Pertanyaanku: dimana tempat para influencer di strategi demikian? Mereka tidak di jalanan dan tidak di parlemen, namun di layar. Mereka mempertontonkan ilusi relasi personal di ruang yang sangat performatif. 

Jika bagiku dominasi suara influencers politik adalah konsekuensi dari ketimpangan ruang digital, maka bagi Anindya, ia adalah konsekuensi dari oposisi politik yang anti-institusional.

Jadi, bagaimana kita harus memposisikan mereka? Sejauh apa pengaruh para influencers? Bisakah kita bekerja dengan mereka — jika tidak mengapa, dan jika ya, bagaimana caranya?

Berikut secuplik percakapanku dengan Anindya. 

Bagaimana kamu melihat gelombang rangkaian aksi sejak akhir Agustus lalu, yang kemudian mencapai kulminasinya dengan tuntutan 17+8 oleh sejumlah influencer politik Afu, Abigail, Andovi, dan kawan-kawan?

Aku dapat memahami jika suara dominan datang dari influencer. Ini adalah salah satu konsekuensi dari lemahnya oposisi politik yang cenderung anti-institusional dan dari sifat gerakan yang masih spontan. 

Kehadiran influencer mengisi ruang publik yang kosong, namun sekaligus memiliki kelemahan. Beberapa tuntutan 17+8 terlihat belum koheren atau kurang terukur.

Contohnya, tuntutan soal reformasi pajak yang sebenarnya muncul dari keberatan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aku memang tidak sepakat jika PBB dinaikkan secara drastis, dimana seharusnya dilakukan bertahap. Namun, menurutku, PBB adalah sebuah bentuk dari wealth tax.

Menurutku tuntutan harus bisa memberikan analisis presisi tentang alternatif reformasi perpajakan yang koheren. Aneh kalau kita menuntut negara punya tanggung jawab publik dalam memberikan pelayanan dan jaminan sosial sembari meminta pajak diturunkan ke level sangat rendah. Lagipula, tax ratio kita – yakni rasio antara total pajak yang dikumpulkan pemerintah dan total Produk Domestik Bruto (PDB) – hanya 10,8 %. Pada akhirnya, kita ingin kebijakan fiskal pro-keadilan, dibuat dengan teliti, progresif ke-atas, dan menguntungkan masyarakat kecil dan kelas pekerja.

Di sisi lain, kehadiran influencer politik membuka kesempatan baru. Aku menyarankan agar gerakan bersikap terbuka terhadap kerjasama dengan siapapun yang beritikad baik untuk kemajuan negara. 

Influencer punya platform dan perspektif sendiri. Aku pikir bukan masalah selama kita mau saling belajar dan membuka ruang dan saling berbeda pendapat secara sehat, bukan saling menggurui atau memaksakan konsensus satu sama lain. 

Penting juga gerakan tidak mengklaim diri sebagai satu-satunya “penyambung lidah rakyat”. Kita boleh punya pendapat tertentu, tapi lebih sehat jika kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertimbangkan perbedaan pendapat itu secara rasional. 

Terakhir, beberapa tuntutan seperti penyelidikan kasus kematian yang disebabkan oleh demonstran harus didorong juga transparansinya, sama seperti kasus kematian yang disebabkan oleh aparat. Kebenaran harus dibuka untuk publik karena setiap nyawa sama berharganya.

Kali ini kita bisa melihat teman-teman content creators berhasil memberikan berkas tuntutan kepada DPR yang berjanji untuk melaksanakannya. Apakah kamu melihat itu sebagai kemajuan?

Ya, tentu ini kemajuan. Lebih baik daripada tidak ada dialog sama sekali. Setiap rute biasanya memberikan kontribusi, sekecil apapun. 

Namun harus diingat: kemajuan formal (janji DPR menerima berkas) harus diikuti mekanisme pengawalan yang jelas agar tidak berhenti pada retorika. Kerjasama dengan aktor baru seperti content creators sebaiknya dilakukan dengan syarat untuk saling terbuka, dengan niat baik, dan komitmen pada verifikasi fakta.

⁠Apakah kamu melihat influencer politik memang betul dapat memberikan edukasi politik bagi masyarakat? Bagaimana caranya agar edukasi politik di dunia maya tidak cetek, namun sekaligus bisa mengimbangi narasi buzzer pemerintah?

Bisa memberikan edukasi, tapi terbatas. Jangkauan mereka besar, namun kebanyakan juga bekerja mengikuti logika algoritma. Video singkat sebetulnya sulit menyampaikan poin-poin dari isu yang kompleks. Maka, materi influencer harus selalu dibersamai dengan pengecekan fakta dan penyediaan konteks. 

Kita perlu mendorong format-format yang menggabungkan daya jangkau influencer dengan kedalaman analisis, misalnya kolaborasi long-form, FAQ, atau rujukan ke sumber primer sehingga edukasi tidak berubah menjadi simplifikasi berbahaya.

Hadirnya influencer yang berpihak pada narasi rakyat memang bisa jadi penyeimbang terhadap mesin narasi pemerintah. Namun, ada dua catatan penting. Pertama, perang narasi yang tidak jujur hanya akan memperparah polarisasi; kedua, retorika revolusioner atau teoretis yang tidak mampu meyakinkan masyarakat luas tidak banyak gunanya. 

Jadi, memang baik punya influencer pro-rakyat. Asalkan, gerakan juga fokus membangun koalisi yang luas, inklusif, dan toleran, supaya tuntutan dan narasi bisa disepakati oleh mayoritas publik. Tanpa kemampuan meyakinkan publik secara luas, pesan radikal akan tetap terisolasi dan tidak menghasilkan perubahan yang transformatif.

Apa yang perlu kita waspadai saat bekerja sama dengan influencer politik?

Pertama, niat atau itikad baik. Kemudian, keakuratan informasi. Kita juga harus mewaspadai kecenderungan mengejar viralitas dan potensi inkonsistensi narasi. 

Karena itu, menurutku kerjasama dengan mereka harus berbasis prinsip terbuka dan saling menghormati perbedaan perspektif. Lalu, pastikan analisis dan data pendukung sudah diverifikasi sebelum dipublikasikan. Jangan biarkan influencer mengklaim diri sebagai satu-satunya wakil aspirasi rakyat. Terakhir, selalu pastikan agar gerakan menjadi cukup luas, inklusif, dan toleran agar pesan bisa diterima masyarakat umum. 

Dengan pendekatan itu, kerjasama bisa menjadi simbiosis: platform influencer menjangkau massa di dunia maya, sementara aktor lapangan menyuplai substansi dan mekanisme pengawalan.

Jadi, secara umum, bagaimana kita dapat membangun gerakan rakyat yang lebih efektif? Kalau kita zoom out dan melihat gambaran besarnya, sepenting apa peran influencer politik dalam gerakan kita?

Ada tiga hal pokok. Pertama, kita perlu menyadari bahwa problem utama demokrasi kita bukan hanya soal ekonomi, tapi juga jurang struktural antara politik patronase ala elite partai dan moral outrage yang mendorong anak-anak muda turun ke jalan.

Melihat masalah ini, kita tidak bisa berhenti pada kritik moral. Kita harus mampu menyaingi patronase dengan basis pemilih riil yang dibangun lewat relasi berulang, solidaritas komunitas, dan akses layanan non-transaksional.

Kedua, kita butuh kapasitas organisasi yang bisa bertahan melampaui momen demonstrasi besar-besaran. Demo penting untuk momentum, tapi tanpa organisasi yang bisa mengorkestrasi energi publik, tuntutan akan cepat hilang.

Ketiga, kita harus menguasai strategi komunikasi yang relevan melalui short-form content, pemahaman tentang algoritma dan efek networking. Sebagus apapun ide yang kita tawarkan, jika tidak mampu menembus kanal komunikasi publik, ia akan kalah oleh framing patronase politik dan buzzer pemerintah.

Sekali lagi, aku tekankan sangat penting agar gerakan cukup luas dan inklusif. Apa gunanya teori yang canggih atau retorika revolusioner, kalau tidak bisa meyakinkan masyarakat luas? Gerakan harus bisa berbicara dalam bahasa yang sederhana dan masuk akal bagi masyarakat biasa.

Maka, dalam keseluruhan strategi ini, peran influencer politik penting namun terbatas.

Mereka bisa menjembatani isu kompleks dengan bahasa populer. Tapi mereka tidak bisa sendirian. 

Kita tetap membutuhkan organisasi, basis, dan strategi yang lebih mendalam. Aku melihat influencer serupa mitra: mereka punya daya jangkau, tapi kita harus memastikan isi pesannya tajam dan akurat.

Jurang komunikasi antara elit dan rakyat tidak bisa dijembatani hanya dengan konten viral. Harus ada kerja sama: influencer menarik perhatian, sementara gerakan mengisi substansi. Kalau tidak ada substansi, jembatannya hanya ramai sesaat, tapi rapuh. 

Yang lebih efektif adalah jika influencer mau membuka ruang dialog dua arah, bukan hanya menyuarakan opini, tapi juga menyerap aspirasi dan mempertemukannya dengan kanal organisasi rakyat.

Percakapan telah diedit demi keringkasan dan kejelasan kalimat.