Peluang

“Peluang perempuan kelas pekerja untuk terpilih (pemilu untuk masuk parlemen) masih ada di level kota tapi jumlahnya makin sedikit di level provinsi dan tidak ada di level nasional,” papar Titi Anggraini, pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam diskusi Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan Partai Buruh pada 18 Januari lalu. 

“Semakin tinggi (levelnya) semakin tidak mungkin bagi perempuan kelas pekerja untuk menang,” katanya.

Aku duduk dikelilingi ratusan perempuan buruh berbagai jenis: pekerja rumah tangga, ojol, buruh migran, jurnalis, buruh kilang minyak, dan banyak lagi. Aku dikelilingi perempuan berbagai bentuk: berjilbab, tanpa jilbab, dengan kemeja dan celana, dengan rok dan gaun, rambut pendek, rambut panjang. Diantar bus mereka datang dari berbagai provinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua, dan mana-mana lagi. Semua mendengarkan dengan seksama diskusi para ahli di atas panggung. 

Mereka ingin tahu satu hal: bagaimana caranya menang pemilu. 

Bagaimana caranya merebut kursi di meja pengambilan keputusan? Karena di meja itulah mereka ingin ikut buat aturan yang jamin hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan.

Aku mendapat undangan ke Kongres dari kawanku Anin dan Jumisih, kader Partai Buruh yang ikut membentuk sayap perempuan di partai, Suara Marsinah. Kebetulan, aku juga diminta oleh Jakarta Feminist (yang juga diundang Partai Buruh) untuk mengamati isu-isu utama yang dibahas di Kongres. Maka aku menulis laporan-refleksi ini utamanya untuk kawan-kawan aktivis di dalam dan di luar Jakarta Feminist untuk jadi renungan bersama.

Pada intinya, berbagai macam perempuan buruh ini datang ke Kongres karena suatu keinginan besar untuk meningkatkan kedudukan politiknya — utamanya lewat politik formal. 

Mereka sendiri masing-masing sudah bawa berbagai isu buruh perempuan: keamanan di tempat kerja, upah, diskriminasi, peran ganda yang mereka lakukan, hingga kerja-kerja perawatan yang tak mendapat pengakuan dari negara. 

Mereka sendiri sudah jadi pimpinan-pimpinan serikat di pabrik atau tempat kerja masing-masing yang bergulat dengan isu-isu itu sehari-harinya. Mereka juga sadar akan dampak poli-krisis — krisis ekonomi, ekologis, dan demokrasi yang terjadi bersamaan — pada kelompok buruh perempuan. Mereka ingin ikut andil dalam menjawab poli-krisis itu.

So, what to do about that? Menurut mereka, menguasai parlemen adalah langkah berikutnya. Mereka ingin meningkatkan pengaruh dalam menentukan kebijakan, agar kebijakan di segala tingkat pemerintahan berpihak pada buruh.

Maka diskusi Kongres bicara seputar strategi dan tantangan yang dihadapi perempuan kelas pekerja jika mereka ikut pemilu. Banyak sekali tantangannya. 

Saking banyaknya dan saking sulitnya, aspirasi politik formal ini juga kerap jadi sumber pertengkaran antara aktivis perempuan (juga antara aktivis (urban, Jakarta) secara keseluruhan). Di bawah akan kujelaskan lebih jauh. 

Diskusi pagi itu dipimpin Anin selaku moderator yang mewawancarai empat narasumber: Titi Anggraini dari Perludem, Bivitri Susanti dari Jentera, Eva Sundari dari Institut Sarinah, dan Gustika Jusuf Hatta sebagai perwakilan perspektif voter muda.

Kepada Bivitri, Anin bertanya apakah sistem politik kita saat ini sudah mendukung untuk perempuan kelas pekerja menang pemilu, dan apa reformasi hukum yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang kita menang?

Sistem politik kita saat ini hanya menguntungkan partai-partai oligarki, kata Bivitri. Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu, misalnya, masih memasang barrier to entry yang tinggi sehingga partai-partai organik yang diusung rakyat biasa sulit terbentuk dan sulit masuk pemilu. Kita bisa mulai dengan reformasi instrumen-instrumen hukum itu, kata dia.

Tapi masalah datang tak hanya dari undang-undang — politik uang juga merajalela. Uang besar diperlukan untuk manipulasi pemilih (pemberian amplop) dan manipulasi angka (mengubah hasil suara dari 10 jadi 100, dst).

“Tantangan kita bukan hanya politik biaya tinggi, tapi juga pembiaran politik uang (didesain). Ini yang menghambat perempuan kelas pekerja untuk betul-betul bisa bersaing. Kalau tidak dibenahi, peluang menang akan semakin kecil,” kata Titi Anggraini.

Akibatnya hanya partai bermodal besar yang dibiayai elit yang punya peluang tinggi untuk masuk kontes, dan menang kontes. Hanya caleg-caleg yang disokong elit yang bisa duduk di parlemen. Bukan buruh, apalagi buruh perempuan. 

Pun jika suatu keajaiban terjadi dan ada perempuan berhasil terpilih, biasanya ia hanya akan dijadikan pajangan, tambah Eva Sundari. Itulah realita arena politik Indonesia hari ini.

Karena realita sistem politik yang korup, elitis, dan transaksional itulah, tercipta stigma yang amat negatif pada orang-orang yang beraspirasi untuk masuk politik formal. Mereka dianggap otomatis ikut korup, hanya ingin mewakili kepentingan diri sendiri, atau sebaik-baiknya hanya akan jadi cecunguk elit yang sudah bercokol di dalam.

Akibatnya, aspirasi perempuan kelas pekerja untuk masuk politik formal juga sering mendapat cibiran dan tekanan dari sesama aktivis perempuan. Aku pernah menulis tentangnya tahun lalu. Tekanan dari lingkungan yang notabene progresif ini juga didiskusikan dalam Kongres. 

Anin bercerita tentang pengalamannya sendiri akan tekanan yang dialaminya di sebuah organisasi perempuan karena ia masuk Partai Buruh. Gustika menimpali dengan cerita yang ia dengar dari kawannya, yang diminta melepas keterlibatan dalam partai jika ingin diterima kerja dalam sebuah NGO internasional yang fokus menyuarakan isu HAM.

Individu dan organisasi yang diceritakan Anin dan Gustika tersebut umumnya sangat simpatik pada perjuangan kelompok kiri, paham tentang hak-hak berserikat dan berkumpul, dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana Partai Komunis Indonesia (PKI) diberangus.

Dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang sejarah panjang keterlibatan kelompok kiri dalam politik formal di Indonesia, sikap antipati mereka pada partai politik (dan keterlibatan formal apapun dalam upaya mengatur negara) cukup mengherankan. 

Sebagai alasan di balik sikap antipati tersebut, mereka menunjuk pada kebobrokan sistemik partai politik dan juga kebobrokan negara secara keseluruhan. Segala alasan ini valid dan mereka benar: memang bobrok. Tapi menurutku alasan ini belum memadai untuk mengambil posisi anti sepenuhnya.

Di segala area lain di hidup kita yang bobrok — pekerjaan, keluarga, lingkungan — kita tidak bisa mengambil posisi anti total (sama sekali menjauhkan diri atau memblokir hal tersebut), karena hal itu adalah bagian dari hidup kita sebagai individu dan sebagai masyarakat.

Contoh: sebagai jurnalis muda idealis yang baru lulus kuliah aku sepenuhnya sadar akan kebobrokan media oligarki kita. Meski demikian tetap aku melamar kerja pada konglomerat media ketika lulus, dan tetap aku berusaha bekerja sebaik-baiknya.

Ketika punya uang dan nama lebih banyak aku punya keleluasaan bekerja freelance dan bisa menentukan topik-topik sendiri. Aku lanjut mengkritik media oligarki yang liputannya itu-itu saja, sensasional, partisan, elitis, dan tidak punya visi jangka panjang — sambil tetap aku bela kawan-kawan jurnalis yang dapat kekerasan saat liputan, sekalipun mereka berasal dari media oligarki tersebut.

Jika ada media yang diancam dan dibungkam, sekalipun media oligarki, tetap aku bela.

Itu karena secara realistis, keadaan akan makin gawat jika media yang bobrok itu dibiarkan hancur lebur dan digantikan sepenuhnya oleh algoritma platform digital. Faktanya juga adalah tetap ada liputan-liputan berkualitas dan penting yang lahir dari media-media oligarki itu, biar sedikit.

Sehingga, meski media secara institusi memang bobrok (sangat, sangat bobrok), tidak berarti bisa ditinggalkan begitu saja dalam artian dianggap sebagai lost cause — sesuatu yang sia-sia, tak ada harapan lagi untuk diubah — dan karenanya tidak layak mendapatkan waktu, energi, dan perhatian untuk diperbaiki.

Aku yakin industri atau sektor lainpun demikian. Termasuk partai, sistem politik, dan negara.

Buatku pribadi, tiap hari kita bangun dan berusaha sebaik-baiknya di tengah kebobrokan, di tengah hopelessness, juga termasuk sikap revolusioner.

Yang Paling Revolusioner

Khusus Partai Buruh, kecurigaan utama para kawan aktivis bersumber dari dukungan ketua umum Said Iqbal untuk Presiden Prabowo Subianto, yang memang cukup konsisten sejak 2014 (ketika itu kendaraan utama Said Iqbal adalah FSPMI-KSPI, dan belum ada Partai Buruh).

Menurut tulisan Arah Juang pada 2014, Said Iqbal mengungkapkan strateginya mendukung Prabowo karena ia adalah satu-satunya capres yang berjanji memberikan jabatan menteri untuk kaum buruh. 

Redaksi Arah Juang kemudian mendesak Said Iqbal untuk tidak mendukung Prabowo karena jejak pelanggaran HAM-nya, dan karena telah melihat sejumlah aktivis yang masuk pemerintahan tidak mampu membawa perubahan karena “…terpasung oleh partai-partai politik yang… bobrok dan koruptif…”.

Redaksi Arah Juang kemudian memaparkan strategi alternatif mereka, yakni mengkampanyekan golput, dengan harapan golput akan dapat menguatkan desakan untuk revisi undang-undang pemilu, yang nantinya akan memunculkan partai rakyat yang bukan milik elit. Ini dianggap lebih efektif bawa perubahan.

Membaca tulisan itu dua belas tahun kemudian, tentu sekarang kita tahu bahwa dua-dua strategi itu belum ada yang berhasil. Hingga hari ini undang-undang pemilu belum juga direvisi dan belum ada menteri dari kalangan buruh.

Alih-alih, yang sudah terjadi adalah: konsolidasi empat konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional menjadi Partai Buruh. Ini bukan pencapaian kecil.

Meski demikian Partai Buruh masih dikritik kurang revolusioner. Kurang murni perjuangan buruh yang tertindas.

Dalam tulisan Arah Juang pada 2021, penulis mengkategorikan Partai Buruh sebagai reformis dan bukan revolusioner. Meski penulis mencatat bahwa ada jenis reformisme yang berpeluang berubah menjadi revolusioner, tampaknya penulis telah berkesimpulan bahwa reformisme Partai Buruh adalah jenis yang tidak punya peluang itu. 

Salah satu bukti yang disajikan penulis untuk sampai pada kesimpulan itu adalah visi dan program-program yang dideklarasikan Partai Buruh pada tahun ia berdiri. 

Sebagai masyarakat awam yang sangat simpatik pada tujuan sosialisme, aku kurang mengerti mengapa visi dan program itu — yang memuat di antaranya pemberantasan korupsi, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan HAM dan masyarakat adat — dikategorikan sebagai reformis yang tidak berpeluang jadi revolusioner.

Penulis menyajikan beberapa contoh visi tandingan yang menurutnya lebih revolusioner, di antaranya: penangkapan penyitaan harta koruptor dan pengemplang pajak, pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dan penangkapan penjahat kemanusiaan. 

Bukankah jika dipikir dengan seksama, kalimat-kalimat itu hanya bentuk lain (hanya pemilihan diksi yang lebih keras) dari visi dan program Partai Buruh yang dikritiknya itu? Ia bukan berlawanan.

Contoh visi lain yang ditawarkan penulis sebagai lebih revolusioner juga termasuk pemisahan agama dan politik dengan pembubaran Kementerian Agama.

Pada titik ini, aku teringat kritik sastra Katrin Bandel yang mengkritik kecenderungan penulis kita untuk berpose sebagai manusia paling maju di kalangan masyarakat Indonesia yang masih kolot, dan karenanya menghasilkan tulisan-tulisan aneh yang seakan-akan lepas dari konteks sosial dan realita mayoritas masyarakat Indonesia. Katrin memang sedang membahas bagaimana topik seksualitas dibahas sastrawan perempuan kota, tapi buatku diagnosanya cukup berguna untuk mengidentifikasi pola serupa di tempat lain.

Mengingat bahwa agama adalah pengaruh hidup yang sangat besar bagi mayoritas masyarakat Indonesia, secara tiba-tiba mengusulkan “pemisahan agama dan politik” mungkin bukan strategi yang baik. Secara pribadi tentu aku setuju dengan ide tersebut — tapi aku tetaplah bagian dari masyarakat ini, dan, seperti kata Katrin, sebagai penulis tentu baiknya mencari cara yang tidak terkesan menggurui mayoritas masyarakat Indonesia. (Lagipula menurutku persoalan agama tidak se-mendesak perbaikan upah dan kondisi kerja).

Dalam kritiknya memang Katrin bukan menyalahkan ide-ide dan pengalaman hidup penulis yang bicara seksualitas dengan terbuka, tapi cara arogan yang justru mengisolasi diri, yang justru menutup dialog antara pengalaman hidup unik yang ingin dibahas dengan cara hidup mayoritas masyarakat kita. Cara tersebut juga mendapuk diri sebagai yang “paling tercerahkan”.

Aku perhatikan, kecenderungan ini ada di sebagian besar kalangan aktivis gerakan sosial urban kita, sehingga menghasilkan komunikasi dan strategi politik yang cenderung memposisikan diri sebagai “paling progresif” dan “paling revolusioner”, yang tidak (boleh) tersentuh kebobrokan mayoritas aktor politik masyarakat Indonesia.

Partai Komunis Indonesia (PKI) sendiri dikenal dekat dengan Soekarno yang kebiasaan poligami dan main perempuannya ditentang keras oleh Gerwani, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan partai. Apakah itu gold standard revolusioner bagi para sosialis kita: tak dekat dengan borjuis pelanggar HAM, tapi boleh dekat dengan hidung belang yang gonta-ganti istri, yang mesum, yang dekati anak SMA saat ia sendiri berusia 64 tahun? 

Aku yakin tidak, menurut Gerwani. Tetap saja, Gerwani bantu PKI di pemilu.

Sehingga, siapakah yang telah betul-betul (berpeluang) jadi paling revolusioner? Dan apakah makna dari kata peluang, jika dialog sudah ditutup dan palu sudah diketuk?

Banyak NGO yang memimpin gerakan rakyat juga tersandung kasus kekerasan seksual, punya ketergantungan pada donor asing dari kelas borjuis, dan memiliki pemimpin-pemimpin dengan ego setinggi langit. Ia punya segudang masalah internal. Punya segala kekurangan dan kebobrokan.

Tapi tetap saja kita bangun di pagi hari dan mendukung upaya para NGO tersebut, jika memang baik. Tetap saja kita memandang gerakan rakyat informal yang telah ter-NGO-isasi itu punya peluang untuk bawa perubahan revolusioner. 

Seorang pastor pernah berkhotbah di Aksi Kamisan yang kuhadiri: “Harapan adalah meyakini masih adanya peluang, sekecil apapun.”

Sehingga menurutku, standar ganda yang memblokir mereka yang dianggap tidak berpeluang jadi revolusioner ini jangan lagi diteruskan. Kenyataannya baik jaringan gerakan NGO maupun parpol punya masalah (yang sama-sama besar) dan punya peluang (yang sama-sama kecil). Standar ganda ini hanya berhasil memecah belah kelompok-kelompok yang sebenarnya secara umum punya tujuan sama.

Terus terang, kadang aku juga punya kecenderungan begitu. Banyak proses unlearning yang kulakukan, dan kulihat juga sudah mulai dilakukan para teman-teman pegiat di sekitarku.

Takeaway utama yang kudapat dari Kongres adalah kita dapat mengevaluasi kembali sentimen kita yang di kota, kita “intelektual yang tercerahkan”, kita “yang paling revolusioner”, terhadap aspirasi perempuan kelas pekerja untuk masuk politik formal, masuk parlemen, dan menjadi bagian dari sebuah institusi politik resmi. 

Aku dapat melaporkan bahwa yang datang ke Kongres benar adalah buruh migran, buruh tani, buruh domestik, dan buruh pabrik perempuan dari berbagai daerah. Mereka sedang menggunakan hak-nya untuk berpolitik, dan masuk parlemen lewat parpol adalah gagasan mereka untuk membawa perubahan.

Jangan kita pandang ke-formal-an itu (dan perilaku yang menyesuaikan dengan cara hidup kebanyakan orang Indonesia) sebagai sesuatu yang kurang revolusioner. Tentu kita boleh saling mengkritik dan berdiskusi, tapi jangan sampai kita sama sekali memblokir dan antipati. Menurutku, kita harus mulai anggap mereka sebagai bagian dari gerakan rakyat juga.

Kita harus mendukung caleg-caleg yang betulan dari akar rumput sama juga ketika kita mendukung berbagai kegiatan politik informal: klub baca, demonstrasi, menggubah lagu-lagu kritis, Aksi Kamisan, dan protes di media sosial. Sebetulnya kita butuh segala macam peralatan dan instrumen yang ada: resmi dan tidak resmi, formal dan informal. Tingkatkan peluang kita.

Kita juga dapat merenungkan kembali arti dari sikap revolusioner. Sejarah telah membuktikan bahwa yang sabar, yang merawat, yang mendengarkan alih-alih berceramah, yang mampu menulis dan berkomunikasi tanpa menggurui, juga adalah bagian penting dari perjuangan revolusioner.

Demikianlah pendapatku sebagai orang awam yang baru belajar dinamika gerakan buruh di Indonesia — semoga bisa berguna untuk kawan-kawan pegiat. Terbuka untuk diskusi dan koreksi.