catatan minggir kepepet mau njungkel

Ribut-ribut mengenai influencer bulan lalu akhirnya mereda. Jika pada tulisan sebelumnya kita mengulas pendapat praktikal tentang potensi dan keterbatasan posisi influencer di dalam strategi gerakan rakyat, kini kita ingin mencoba melihat penjelasan lebih teoritis tentang bagaimana ragam aktor dan alat digital membentuk medan perang informasi online kita. Kemudian, pada akhirnya, bagaimana medan perang ini mempengaruhi demokrasi.

Kok bisa, sih, publik internet kita bentuknya seperti sekarang? Mengapa sangat sulit memanen informasi berkualitas tinggi di dunia maya? Mengapa ada raja-raja kecil yang sangat lantang mendominasi narasi?

Aku mewawancarai dua peneliti asal Indonesia, Pradipa “Adip” Rasidi dan Michelle Anindya, yang berusaha memaparkan permasalahan internet kita hari ini menggunakan kacamata lebih lebar. Menurut mereka, keruwetan masalah informasi di internet lebih dari sekadar misinformasi (dan bagiku, juga, lebih dari perkara sensor). Ada suatu kelapukkan lebih mendasar. 

“Saya rasa ada sesuatu yang sangat salah dari cara hidup kita ditata hari ini. Infrastruktur pengetahuan kita sangat bermasalah, salah satunya karena ditopang oleh platform media sosial,” kata Adip.

Kiri: Pradipa Rasidi. Kanan: Michelle Anindya

Adip dan Michelle pun memilih mengamati buzzer dan AI sebagai pintu masuk. Mereka membedah aktivitas rutin buzzer dan AI yang digunakan untuk membeberkan logika lapuk media sosial yang mengatur sebagian besar narasi dan informasi yang kita lihat di layar. 

Aktivitas buzzer yang dipantau Adip dan Michelle adalah aktivitas business-as-usual di luar acara-acara penting seperti pemilu, aksi demo, atau hoaks yang luar biasa menghebohkan.

Menurut Adip, sangat penting melihat peran raja-raja kecil informasi ini sebagai suatu fenomena jangka panjang yang tidak timbul tenggelam bersama peristiwa besar, melainkan sebagai arus awet yang terus menerus membentuk lanskap informasi dan realita kita. Juga penting dicatat: buzzer dan influencer sebenarnya lahir dari logika media sosial yang sama. Perilaku kita semua dalam menyampaikan aspirasi online pun tak lepas dari logika tersebut.

“Kerja-kerja paling dasar buzzer adalah produksi pengetahuan. Menciptakan citra, membuat gagasan jadi visible, membuat kesan sekelompok orang mendukung suatu opini,” jelas Adip. “Bisa menyebar ketika dia kelihatan betul-betul otentik; seakan mewakili aspirasi demografi tertentu…”. 

Dalam laporan mereka berjudul Gaming Democracy: AI, Buzzers, and the Limits of Platform Governance, Adip dan Michelle menunjukkan bagaimana penyerahan diskusi publik yang sangat total pada media sosial dapat memiliki dampak sangat konsekuensial pada demokrasi. 

Maka, mereka yang ingin menggunakan ruang dan alat digital untuk kepentingan publik, sebaiknya mempertimbangkan laporan ini dan penelitian sejenis lainnya. Penting sebelum terlalu mengelu-elukan penggunaan alat-alat digital untuk proses-proses demokrasi yang mungkin tak sepenuhnya dapat dimediasi platform digital. Contohnya saja seperti pemilihan perdana menteri sementara Nepal dengan bantuan ChatGPT lewat Discord. 

Pemahaman menyeluruh diperlukan supaya kita dapat memanfaatkan alat-alat digital yang ada sesuai dosis. 

Berikut secuplik wawancaraku dengan Adip dan Michelle tentang penelitian yang mereka lakukan. 

***

Antonia: Apa saja argumen utama yang kalian ingin buat melalui laporan ini?

Adip: Bahwa algorithmic marketing culture, yang merupakan mekanisme pasar, menata publik internet kita hari ini. Individu dan popularitas adalah mata uang utama. Sangat sulit menuntut platform untuk akuntabel karena mereka mengendalikan seluruh moda yang memungkinkan akumulasi modal bagi diri mereka sendiri. Kalau baca laporan kami, di sana kami menunjukkan bahwa platform media sosial sendiri bahkan bisa memanipulasi indikator engagement untuk membuat pengiklan membayar lebih. Maka, kegiatan buzzer yang memanipulasi visibilitas sebenarnya sangat menguntungkan bagi platform. Dalam kondisi infrastruktur informasi yang tidak setara inilah pengetahuan diproduksi dan diaksentuasi oleh AI, baik AI di dalam algoritma media sosial maupun alat-alat AI generatif yang dipakai oleh buzzer dalam operasinya.

Michelle: Isu utama media sosial bukan hanya di konten-konten bermasalah, namun keseluruhan infrastrukturnya termasuk algoritma, influencer dan creator, dan komunitas paraplatform seperti marketing services dan pendengung. Argumen kami adalah kita musti melihat media sosial secara utuh.

“…algorithmic marketing culture, yang merupakan mekanisme pasar, menata publik internet kita hari ini.”

– Pradipa Rasidi

Antonia: Tentang melihat media sosial secara utuh, mengapa hanya sekadar memonitor “misinformasi” saja tidak cukup kalau kita mau memikirkan pembentukan narasi online?

Adip: Memonitor misinformasi tetap jadi tugas penting, tapi tak akan ada habisnya. Medan tempurnya lebih luas dari itu. Ini soal infrastruktur pengetahuan seperti apa yang dibangun dan bagaimana infrastruktur itu menciptakan kredibilitas. Ketika bicara AI, misalnya, kami lebih penasaran akan perannya dalam infrastruktur dan praktik bermedia kita, bukan hanya di konten-konten deepfake. Permasalahan yang lebih besar adalah cara kita memahami dan mengolah pengetahuan hari ini, termasuk yang datang dari konten yang tidak bisa dikategorikan sebagai “misinformasi”. Konten juga bisa datang dari penelitian pesanan industri atau perusahaan tertentu, misalnya.

Michelle: Sekarang ini saja fact checkers sudah kesulitan menandai apakah suatu konten fake atau bukan. Meluruskan mis/disinformasi datang dari asumsi bahwa jika manusia diberikan informasi-informasi yang benar, maka mereka akan mencapai konklusi yang benar juga. I don’t think this is true. Aku rasa manusia bisa diberikan info yang benar, tapi tetap mencapai konklusi apapun sesuai dengan kehendak mereka. Pada hakikatnya kita semua adalah makhluk rasional dan irasional. Kita selalu melihat dunia dari framing nilai dan sistem kepercayaan kita, bias-bias kita, pengalaman personal kita, ketakutan dan kekhawatiran kita, untuk mem-filter informasi di sekitar. Not to say fact checking ga ada nilainya, tapi aku rasa efektivitasnya terbatas di infrastruktur media sosial saat ini.

Antonia: Jadi, apa diagnosa kalian tentang algoritma media sosial hari ini dalam pembentukan narasi, aspirasi publik, dan pada akhirnya, pada demokrasi kita?

Adip: Social media platforms and its consequences have been a disaster for the human race, haha. Lebay sedikit. Itu saya, sih. Teknologi kan sebetulnya merupakan penciptaan bersama dengan penggunanya. Tapi di laporan ini kami memang keras mengkritik sistem rekomendasi algoritmis, dan berusaha mengimajinasikan bentuk lain dari cara forum-forum publik kita ditata hari ini. Kita pernah punya Kaskus, atau bahkan forum-forum lebih kecil dan tematik seperti Politikana yang memberikan ruang bagi garis keras Hizbut Tahrir Indonesia dan liberal privileged didikan Amerika Serikat untuk bisa berdebat secara runut soal negara dan agama. Platform semacam itu menata publik internet dengan kesegaran dan alur diskusi, bukan dengan relevansi algoritmis dan raja-raja kecil yang menjadikan deliberasi publik sebagai modal untuk menghimpun penggemar dan uang. Memang kita nggak perlu bernostalgia dengan ‘the good old days’. Hari ini pun ada platform internet yang ditata dengan cara berbeda itu, seperti Mastodon, Bluesky, dan Plurk.

Michelle: Seringkali saya merasa ada baik dan buruknya, tergantung kekuatan-kekuatan apa saja yang sedang berlangsung. Ketika kekuatan itu terjadi secara organik, [algoritma] bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Selain algoritma saya juga memperhatikan aktor-aktor lain, misalnya si platform itu sendiri. Bisa saja mereka memilih untuk berpihak. Lalu, idealnya politikus tidak membayar iklan ke platform untuk membeli visibilitas. Hal ini membuat hubungan antara platform dan politikus semakin abu-abu, dan memupuk segala macam potensi kongkalikong. Tapi seminim-minimnya, harus ada kejelasan berapa besar budget yang pemerintah keluarkan untuk marketing dan promosi di masing-masing platform. Kalau bisa, tertulis juga seberapa banyak budget yang dibayarkan ke influencer versus budget yang dikeluarkan untuk mendorong promosi.

“…seminim-minimnya, harus ada kejelasan berapa besar budget yang pemerintah keluarkan untuk marketing dan promosi di masing-masing platform.”

– Michelle Anindya

Antonia: Realistis, gak, mendorong platform media sosial-nya sendiri untuk berbenah?

Adip: Beberapa teman dan peneliti mengadvokasikan platform governance, tapi laporan kami sedikit lebih skeptis mengingat adanya simbiosis antara kerja-kerja gamifikasi engagement dengan cara platform bekerja untuk melayani keuntungan sendiri. Perusahaan seperti Meta bahkan menipu pengiklannya sendiri untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang bisa diobservasi di lapangan, hari ini kita sudah mulai menyaksikan kejenuhan orang-orang dengan platform media sosial as we know it. Beberapa penelitian menyoroti populernya medium yang lebih personal dan punya kesegeraan seperti chat messenger: WhatsApp, Telegram, dan baru-baru ini Discord, kemudian chatbot seperti ChatGPT. Pertanyaannya, bagaimana media sosial akan beradaptasi ke perubahan ini. Dengan adanya perlombaan AI, rasanya media sosial lagi bereksperimen ke arah itu. Tapi mungkin nggak untuk ke arah yang lebih baik, ya. Idealnya barangkali platform-platform itu memang harus tumbang, dan digantikan dengan tata publik internet yang berbeda.

Michelle: Sebenarnya, platform yang paling saya suka adalah YouTube karena masih memprioritaskan kreator, membuat kreator merasa punya agensi, dan membuat kreator merasa harus menjaga akuntabilitas sendiri. Berbeda dengan TikTok dimana algoritmanya memang mementingkan engagement. Ketika engagement jadi metrik utama, orang dengan mudah bersembunyi di balik burner account. Akuntabilitas susah dipupuk di sistem seperti ini. Jadi, ada baiknya jika kreator juga bisa dituntut membangun komunitas yang loyal di sebuah platform karena dengan begitu kreator punya kepentingan untuk menjaga nama baiknya dan menjaga hubungan dengan komunitasnya. Loyalty yang dibangun maka tidak diukur oleh engagement belaka. Intinya, selain algoritma, kita suka harus melihat bagaimana platform memposisikan kreator, influencer, affiliator, politikus, dan banyak aktor lain. Hubungan-hubungan ini membentuk ekosistem yang berbeda di setiap media sosial tersebut, yang juga akan berpengaruh pada narasi-narasi yang beredar.

Antonia: Bagaimana kalian melihat influencer politik spt Afu, Abigail, Ferry, Andovi dan kawan-kawan yang bulan lalu bawa tuntutan 17+8? Apakah mereka adalah konsekuensi logis algoritma media sosial juga? Sebenarnya influencer politik ini, kan, boleh dibilang ada di fenomena buzzer yang sama hanya di ujung spektrum yg berbeda, ya, berhubung mereka educated, privileged, dan betulan punya koneksi ke lingkaran politik…?

Adip: Sepakat. Sebagaimana halnya buzzer, influencer adalah konsekuensi logis dari platform media sosial yang menata publik berdasarkan popularitas individual alih-alih nilai dari diskusi dan argumen. Ingat majalah TIME yang menyebut “You” sebagai Person of the Year 2006? Itu sangat menangkap semangat mekanisme pasar yang mengedepankan popularitas. Kita juga ingat nama-nama seperti Denny Siregar dan Kang Dede yang lebih suka disebut sebagai “pegiat media sosial.” Menariknya Ferry Irwandi hari ini juga titelnya dicuci sebagai “pegiat media sosial” seperti halnya Denny Siregar. Dari penelitian sejauh ini, kami juga menemukan betapa influencer bersimbiosis dengan operasi pendongkrakan visibilitas yang dilakukan buzzer, dalam artian akun-akun kecil yang dimobilisasi massal. Banyak, kok, buzzer yang bertugas jadi semacam centeng pribadinya atau minimal pendongkrak opininya influencer tertentu. Beberapa influencer yang kemarin mendukung aksi 17+8 juga pernah punya pasukan buzzer-nya sendiri. 

Saya menghormati pendapat beberapa aktivis senior yang percaya bahwa influencer itu perlu diajak ngobrol supaya bisa lebih nyambung ke tujuan gerakan progresif. Tapi saya kira rintangan posisionalitasnya cukup tebal untuk dibongkar, dan, lagi-lagi, menurut saya ajakan-ajakan itu adalah band-aid solution terhadap publik internet yang ditata dengan nggak setara hari ini. Kerja-kerja masyarakat sipil juga sebenarnya begitu berat karena mereka bekerja dalam logika program dan pendanaan yang berbasis donor. Keterlibatan influencer di gerakan juga mungkin karena masyarakat sipil capek mencari cara memainkan media sosial dengan optimal. 

Michelle: Definisi buzzer sendiri berevolusi. Sebelumnya, buzzer adalah aktivis pro-Jokowi, sementara sekarang definisinya sudah meluas ke orang-orang yang bergerak di belakang tameng profil anonim. Jujur, menurutku buzzer sekarang konotasinya negatif banget, jadi untuk melabel para influencer 17+8 sebagai buzzer itu seakan mereduksi peran dan intensi mereka walaupun popularitas mereka benar juga bergantung pada algoritma media sosial. Saat ini orang menganggap buzzer sebagai sosok yang dibayar pemerintah. Kupikir para influencer 17+8 gak akan happy kalau dipanggil buzzer, mungkin mereka lebih oke dengan istilah ‘influencer politik’, meski keduanya bekerja dengan mekanisme yang sama yakni mencari keuntungan uang, popularitas, dan jangkauan lewat engagement sebanyak mungkin. 

Tentang kampanye 17+8 yang seakan tergesa-gesa, memang tuntutan tersebut masih  jauh dari sempurna. Tapi itu kampanye yang gaungnya paling dominan di media sosial. Kampanye tersebut menunjukkan bagaimana algoritma dan influence menentukan kampanye mana yang naik popularitasnya, dan itu tergantung dari buzzer mana yang menggaungkan kampanye tersebut. Seandainya kampanye yang sama dibuat oleh think tank atau NGO dengan followers sekadar ratusan, mungkin dia gak akan viral. Itu contoh paling mudah bagaimana algoritma membentuk realita kita. Ini mungkin akan membuat kita berpikir kalau kita mau punya dampak, maka kita musti jadi YouTuber atau podcaster. I hope we don’t fall into this trap and way of thinking, karena aku yakin sebagian besar kerja aktivisme tetap tidak kelihatan dan tidak ‘seksi’ untuk engagement media sosial.

“…pengguna at-large harus bisa membayangkan bahwa bentuk lain dari publik internet itu mungkin.”

– Pradipa Rasidi

Antonia: Apa, dong, yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa pengguna media sosial? Lalu, mungkin apa yang bisa dilakukan peneliti lain, media, dan pembuat kebijakan?

Adip: Kita sebagai pengguna at-large harus bisa membayangkan bahwa bentuk lain dari publik internet itu mungkin, karena kita pernah punya. Kita masih punya, walau masih sangat niche. Penting menyadari bahwa kehidupan kita hari ini nggak harus ditata berdasarkan logika pasar yang sangat mengedepankan individu. Bukan cuma soal platform, tapi juga kita harus membayangkan kehidupan yang punya lebih banyak semangat kolektif yang melakukan kerja-kerja tidak kelihatan alih-alih hanya individu yang melakukan kerja besar di depan layar. Kita nggak harus selalu berpikir untuk tampil di depan sebagai jagoan pembela kaum papa yang mentereng di publik, juru selamat yang “tidak takut mati dan dipenjara”, atau sang pencerah rasional yang mengolok cara pikir khalayak sebagai banyolan. Kita harus menepikan hero complex yang diaksentuasi media sosial dan memberikan perhatian kembali pada kerja-kerja keperawatan.

Sebagai media dan peneliti, kita bisa coba perhatikan cara-cara kerja platform itu dan keterlibatan ragam aktor manusia maupun non-manusia selain tokoh-tokoh besar Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, dan seterusnya. Platform media sosial perlu dibongkar ulang, iya. Namun sebetulnya seperti apa sih cara kerja mereka di dalamnya? Bagaimana proses keputusan-keputusan yang berdampak luas itu diambil? Apa pertimbangan dan kekhawatirannya? Seperti apa pergulatan moral dan dinamika lingkungan kerjanya? Saya sangat tertarik kalau ada yang bisa melakukan “studying up”, alias mempelajari cara kerja, kondisi, dan budaya pihak-pihak yang berkuasa, bukan hanya efek dari kekuasaan tersebut. Antropolog Ibnu Nadzir sedang mengerjakan disertasi tentang perusahaan teknologi di Asia Tenggara, dan itu penting sekali untuk membuka wawasan kita di luar perusahaan teknologi raksasa yang pada umumnya dibicarakan. Saya berharap suatu hari saya dan peneliti-peneliti lain di Indonesia bisa ikut terlibat dalam kerja serupa. Jadi kita bisa secara lebih baik memahami fenomena yang dimungkinkan dan memungkinkan platform, dan kemudian juntrungannya bisa merancang intervensi yang tepat sasaran.

Michelle: Kita perlu mendesak pemerintah untuk transparan mengenai anggaran-anggaran marketing di media sosial. Setidaknya, kita jadi punya pijakan data untuk menjaga demokrasi. 

Selain itu, kita juga perlu membenahi cara kita menggunakan sosial media. Paling minimum, use less social media. Ini sulit sekali, tapi saya rasa kita juga mesti mulai menggunakan agensi kita dengan waktu kita. Waktu kita adalah mata uang dasar di media sosial, dan kita musti mulai berpikir bagaimana bisa mengurangi waktu kita di sana. Mungkin ini juga akan memicu kita untuk berpikir bagaimana membangun alternatif platform untuk diskursus publik digital yang lebih sehat. Generasi kita dan generasi-generasi selanjutnya sudah mulai social media fatigue dan mulai take a reverse path. Memang kemungkinan besar kita nggak bisa meniadakan media sosial sama sekali karena ekonomi sudah sangat terikat di situ, tapi saya rasa mengurangi ketergantungan ke media sosial masih sangat mungkin.

Percakapan telah diedit demi keringkasan dan kejelasan kalimat.

Baca laporan Adip dan Michelle DI SINI.